Lokakarya Hasil Awal Tentang Studi Kebijakan Pendidikan Di Aceh

Kategori : Government Selasa, 13 Januari 2015

Banda Aceh, 5 November 2014 – Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) menyelenggarakan lokakarya untuk menyampaikan informasi tentang hasil awal dan perkembangan terkini Penelitian Kebijakan Pendidikan di Aceh (Education Policy Research in Aceh – EPRA) serta menyampaikan diskursus mengenai pilihan-pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini diadakan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu & Kamis, 5 & 6 November 2014.

Program penelitian yang dimulai pada 27 November 2013 di Banda Aceh ini telah selesai melakukan survei lapangan di 19 kabupaten/kota di seluruh provinsi Aceh. Saat ini tim peneliti sedang mengolah data survei, menyelesaikan laporan termasuk usulan tentang pilihan kebijakan untuk masing-masing studi serta keterkaitannya.

Hadir dalam lokakarya tersebut adalah para pemangku kepentingan yang terdiri dari para bupati dan walikota, pejabat senior Dinas Pendidikan, serta Bappeda. Partisipan yang hadir dari tingkat nasional antara lain adalah Kemendikbud, Kemenag, ACDP dan ADB, serta lembaga-lembaga lain seperti PRIORITAS.

Temuan dari Studi Perbaikan Kualitas dan Relevansi SMK di Aceh antara lain menunjukkan bahwa hanya 30% lulusan SMK yang bisa langsung bekerja dalam 18 bulan setelah kelulusan. Sepertiga lulusan SMK melanjutkan sekolah pada level diploma untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kegagalan lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus menunjukkan bahwa keahlian yang mereka peroleh di sekolah tidak bisa dipakai. Permasalahan ini disebabkan antara lain karena kurangnya guru SMK yang berkualitas, peralatan praktek yang tidak memadai, jurusan atau bidang studi keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar serta kurangnya kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri.

Sementara hasil studi mengenai Meningkatkan Perencanaan dan Manajemen Guru di Aceh menunjukkan kurang meratanya distribusi guru di perkotaan dan pedesaan, kurang efisiennya distribusi guru antar jenjang sekolah dan antar bidang studi. Saat ini Aceh memiliki 54,000 guru non-PNS yang dikontrak oleh sekolah maupun madrasah. Hal ini menciptakan kelebihan sejumlah 20,000 guru di seluruh sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Di sisi lain, jumlah guru pensiun yang sangat besar akan dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2025, 35% guru SD dan 35% guru SMP sudah akan pensiun. Pendekatan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan perencanaan tenaga guru yang efektif di masa depan, sehingga ketidakefisienan bisa dikurangi secara terencana.

Sedangkan dari studi tentang Evaluasi Penggunaan Dana Otsus dan Dana Migas untuk Pendidikan di Aceh menunjukkan bahwa hanya 9% yang digunakan untuk peningkatan mutu guru. Selebihnya sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik. Dana otsus yang akan diberikan oleh pemerintah pusat hingga tahun 2027 menjadi kesempatan bagi Pemerintah Aceh untuk mempercepat hasil pendidikan dengan dana pendidikan yang cukup besar senilai 34.7 trilyun rupiah. Sektor pendidikan telah pulih dan meningkat pesat sejak tahun 2005 dan akan semakin berkembang pesat di masa mendatang dengan adanya perubahan fokus strategi pembelanjaan mulai tahun 2015.

Terkait hasil studi EPRA ini, Ketua TKPPA yang mewakili Sekda Provinsi Aceh mengajak para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota agar memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan demi perbaikan mutu pendidikan di Aceh. EPRA bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengembangkan kebijakan sektor pendidikan yang berbasis penelitian (evidence-based policy) sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan perencanaan sektor pendidikan dan layanan publik. Program ini didukung oleh Education Sector Analytical Capacity and Development Partnership (ACDP) dan didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Australia (DFAT) dan dikelola oleh ADB.

Program EPRA terdiri dari tiga studi, yaitu:

  1. Perbaikan kualitas dan relevansi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Aceh;
  2. Meningkatkan perencanaan dan manajemen guru di Aceh;
  3. Evaluasi penggunaan dana otonomi khusus dan dana migas untuk pendidikan di Aceh.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32